 |
Oleh: Duski Samad
Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang
Khutbah Jumat Masjid Al-Aulia, Kantor Gubernur Sumatera Barat Jumat, 13 November 2026
Khutbah Pertama
الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَمَرَ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، وَنَهَى عَنِ الظُّلْمِ وَالْفَسَادِ وَالْبَغْيِ وَالْعُدْوَانِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ، أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللّٰهِ، فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ.
Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah.
Sejarah bukan sekadar catatan tentang siapa yang pernah berkuasa, siapa yang menang, dan siapa yang kalah. Sejarah adalah madrasah kehidupan yang mengajarkan bahwa setiap kekuasaan memiliki batas, setiap tindakan mempunyai akibat, dan setiap kejahatan menyimpan konsekuensi moral.
Dalam kehidupan berbangsa, kita mengenal istilah makar, tipu daya, manipulasi, penyalahgunaan kewenangan, korupsi, dan kejahatan kerah putih. Semua ini mengingatkan bahwa ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dari kekuatan bersenjata. Ancaman juga dapat muncul melalui penyalahgunaan hukum, kekuasaan, informasi, dan kepercayaan publik.
Namun, perlu dibedakan antara makar sebagai konsep moral dalam Al-Qur'an dan makar sebagai tindak pidana dalam hukum Indonesia. Tidak setiap kontroversi politik atau dugaan penyalahgunaan kekuasaan dapat disebut sebagai tindak pidana makar.
Allah SWT berfirman dalam QS. Fathir ayat 43:
وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيلًاۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيلًا
Artinya:
"Rencana jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Maka, apakah mereka hanya menunggu ketentuan yang berlaku bagi orang-orang terdahulu? Engkau tidak akan menemukan perubahan pada ketetapan Allah dan tidak pula akan menemukan penyimpangan pada ketetapan Allah."
Ayat ini mengandung pesan yang sangat mendalam: kejahatan yang direncanakan untuk merugikan orang lain pada akhirnya dapat kembali menghancurkan pelakunya sendiri.
Tafsir Kontemporer: Ketika Tipu Daya Menjadi Instrumen Kekuasaan
Dalam tafsir klasik, antara lain penjelasan Ibnu Katsir, ayat ini berkaitan dengan kesombongan, penolakan terhadap kebenaran, dan tipu daya orang-orang yang menentang risalah para nabi.
Al-Qur'an memperingatkan bahwa kesombongan dan perencanaan jahat tidak dapat membatalkan ketetapan Allah.
Dalam konteks kehidupan modern, pesan tersebut relevan untuk membaca berbagai penyimpangan kekuasaan: manipulasi prosedur, penyalahgunaan jabatan, korupsi sistemik, penyalahgunaan teknologi pengawasan, dan praktik yang menjadikan hukum sebagai alat melindungi kepentingan tertentu.
Kekuasaan yang semestinya menjadi amanah dapat berubah menjadi sarana kepentingan pribadi atau kelompok apabila kehilangan pengawasan moral dan hukum.
Di sinilah makna wa lā yaḥīqul-makrus-sayyi'u illā bi-ahlih menemukan relevansinya. Tipu daya dapat menghasilkan keuntungan sesaat, tetapi juga dapat menimbulkan keruntuhan kepercayaan, pertanggungjawaban hukum, dan hilangnya legitimasi moral.
Akan tetapi, ayat ini bukan alasan untuk memastikan bahwa setiap orang yang mengalami kemunduran politik pasti sedang menerima hukuman Allah. Manusia tidak berwenang memastikan keputusan gaib Allah terhadap seseorang. Tugas kita adalah mengambil pelajaran moral dan menegakkan keadilan berdasarkan bukti.
Pengunduran Diri Wakil Presiden: Pelajaran tentang Konstitusi dan Legitimasi
Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah.
Bangsa Indonesia sedang menyaksikan peristiwa penting dalam perjalanan ketatanegaraannya. Pada Kamis, 12 November 2026, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Presiden dan pimpinan MPR.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan menerima dan menghormati keputusan tersebut. Dalam keterangan resminya, Presiden mengaitkan keputusan itu dengan adanya putusan hukum mengenai persyaratan dalam sistem konstitusional Indonesia. MPR kemudian memulai proses tindak lanjut sesuai ketentuan konstitusi. MPR RI +1
Peristiwa ini tidak dapat dilepaskan dari kontroversi yang mengiringi pencalonan Gibran, termasuk perdebatan mengenai perubahan persyaratan usia calon wakil presiden dan persoalan etika dalam proses pengambilan keputusan lembaga konstitusi.
Sebagian masyarakat memandang proses tersebut sebagai persoalan serius bagi integritas konstitusi. Sementara itu, pendukung Gibran menekankan bahwa pencalonan dan keterpilihannya telah melalui mekanisme pemilihan umum.
Kita tidak perlu menjadikan mimbar Jumat sebagai tempat menghakimi seseorang. Akan tetapi, kita berkewajiban menjadikan peristiwa kenegaraan sebagai bahan muhasabah.
Ada perbedaan antara legalitas formal, legitimasi moral, dan kepercayaan publik. Sebuah keputusan dapat memperoleh dasar hukum, tetapi proses yang menimbulkan kontroversi tetap memerlukan penjelasan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban.
Dalam perspektif QS. Fathir ayat 43, pelajaran yang harus diambil bukanlah memastikan bahwa pengunduran diri seseorang merupakan akibat makar. Pelajaran utamanya ialah bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan kejujuran, karena sejarah selalu membuka ruang untuk menguji kembali keputusan para pemimpin.
Jabatan dapat diperoleh melalui mekanisme politik, tetapi kehormatan hanya dapat dipelihara melalui integritas.
Kasus Penyadapan: Ketika Kekuasaan Pengawasan Dipersoalkan
Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah.
Peristiwa lain yang menjadi perhatian bangsa ialah pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026.
Menurut keterangan Kapolri yang diberitakan ANTARA, mantan Kapolri berinisial LSP bersama tiga perwira tinggi lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Dugaan sasaran penyadapan mencakup Presiden Prabowo Subianto hingga mahasiswa. Seluruh tuduhan tersebut tetap harus diuji melalui proses hukum dengan menjunjung asas praduga tak bersalah. ANTARA News.
Dalam perspektif Islam, persoalan ini berkaitan dengan larangan tajassus, yakni mencari-cari rahasia atau kesalahan orang lain secara tidak dibenarkan.
Allah SWT berfirman:
وَلَا تَجَسَّسُوا
"Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." (QS. Al-Hujurat: 12).
Larangan ini mengandung prinsip penghormatan terhadap martabat dan privasi manusia. Dalam negara hukum modern, tindakan pengawasan atau penyadapan yang dibenarkan oleh undang-undang harus memiliki dasar kewenangan, tujuan yang sah, prosedur yang ketat, serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Teknologi seharusnya digunakan untuk melindungi keamanan masyarakat, bukan menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan.
Apabila kewenangan pengawasan digunakan di luar hukum, maka yang terancam bukan hanya privasi seseorang, melainkan juga kepercayaan rakyat kepada institusi negara.
Oleh sebab itu, penanganan perkara ini harus transparan, independen, dan tidak diskriminatif. Siapa pun yang diduga terlibat harus diperlakukan sesuai hukum, bukan dihukum berdasarkan opini ataupun dilindungi karena jabatan.
Kejahatan Kerah Putih dan Bahaya Kerusakan Bangsa
Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah.
Salah satu ancaman serius terhadap kehidupan bangsa adalah white-collar crime, atau kejahatan kerah putih.
Istilah ini diperkenalkan dalam kajian kriminologi oleh Edwin H. Sutherland untuk menjelaskan kejahatan yang dilakukan oleh orang berkedudukan terhormat atau memiliki status sosial tinggi dalam kaitannya dengan pekerjaannya.
Kejahatan kerah putih dapat berupa korupsi, penyuapan, penggelapan, pencucian uang, manipulasi keuangan, penyalahgunaan kewenangan, dan berbagai tindakan ilegal yang memanfaatkan kedudukan atau keahlian profesional.
Kejahatan semacam ini sering tidak menimbulkan kerusakan yang langsung terlihat oleh mata. Akan tetapi, akibatnya dapat meluas: anggaran pendidikan berkurang, pelayanan kesehatan terganggu, kemiskinan sulit diatasi, dan kepercayaan kepada negara melemah.
Allah SWT mengingatkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
"Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap para hakim..."
Ayat ini sangat relevan dengan korupsi dan penyalahgunaan proses hukum demi memperoleh keuntungan yang tidak sah.
Kita patut bertanya kepada diri sendiri: bagaimana mungkin bangsa mengharapkan keadilan apabila hukum diperjualbelikan? Bagaimana rakyat memperoleh kesejahteraan apabila amanah publik diselewengkan? Bagaimana generasi muda belajar kejujuran apabila ketidakjujuran justru dipertontonkan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi teladan?
Inilah sebabnya korupsi bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan akhlak, spiritualitas, dan peradaban.
Sunnatullah dalam Sejarah: Kekuasaan Tidak Abadi
Al-Qur'an menyebut:
فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا
"Engkau tidak akan menemukan perubahan pada ketetapan Allah."
Sejarah Fir'aun, Qarun, dan berbagai kaum terdahulu memperlihatkan bagaimana kesombongan, penindasan, serta pengingkaran terhadap kebenaran dapat membawa kehancuran.
Fir'aun menjadi lambang kesewenang-wenangan kekuasaan. Qarun menjadi simbol kekayaan yang kehilangan tanggung jawab sosial. Keduanya memberikan pelajaran bahwa jabatan dan harta bukan jaminan keselamatan moral.
Dalam sejarah Indonesia, pergantian kekuasaan, reformasi politik, dan pengunduran diri pejabat juga mengingatkan bahwa tidak ada jabatan yang berada di luar perubahan.
Namun, kita harus berhati-hati menggunakan sejarah. Tidak semua pergantian kekuasaan terjadi karena kejahatan. Tidak semua pengunduran diri merupakan bukti kesalahan. Dan tidak semua orang yang menghadapi tuduhan dapat dinyatakan bersalah.
Islam memerintahkan keadilan, bahkan terhadap orang yang tidak kita sukai.
Allah berfirman dalam QS. Al-Ma'idah ayat 8:
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
Artinya: "Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."
Dengan demikian, belajar sejarah makar tidak berarti membangun kebencian terhadap seseorang, melainkan membangun kewaspadaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan kerusakan moral.
Pesan bagi Penyelenggara Negara dan Masyarakat
Jamaah Jumat yang berbahagia.
Kita sedang menghadapi tantangan besar dalam menjaga integritas bangsa. Tantangan itu tidak cukup dijawab dengan pergantian orang, perubahan jabatan, atau penindakan hukum sesaat.
Bangsa memerlukan pembenahan sistem, keteladanan pemimpin, independensi lembaga hukum, pengawasan masyarakat, dan pendidikan karakter yang menanamkan kejujuran sejak dini.
Bagi aparatur negara, jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa untuk bertindak sewenang-wenang.
Bagi penegak hukum, kewenangan adalah sarana menegakkan keadilan, bukan alat menekan pihak lain.
Bagi tokoh agama, dakwah harus menjadi suara moral yang membela kebenaran tanpa kehilangan objektivitas.
Bagi masyarakat, kritik harus disampaikan berdasarkan fakta, bukan fitnah, kebencian, atau berita yang belum terverifikasi.
Rasulullah SAW bersabda:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Marilah kita menjadikan QS. Fathir ayat 43 sebagai cermin kehidupan. Jangan menyusun tipu daya terhadap orang lain. Jangan menggunakan jabatan untuk merugikan rakyat. Jangan mengkhianati amanah. Jangan membiarkan kebencian menghilangkan keadilan.
Kekuasaan akan berlalu, jabatan akan berganti, tetapi amal dan pertanggungjawaban di hadapan Allah tetap menanti.
بَارَكَ اللّٰهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
Khutbah Kedua
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah.
Marilah kita meneguhkan kembali bahwa kemajuan bangsa tidak cukup dibangun dengan kekuatan ekonomi, teknologi, dan pertahanan. Bangsa juga memerlukan kejujuran, keadilan, amanah, dan keteladanan.
Belajar sejarah makar berarti belajar bahwa tipu daya bukan jalan menuju kemuliaan. Kekuasaan yang tidak dikendalikan akhlak berisiko berubah menjadi kezaliman. Sebaliknya, kekuasaan yang dikendalikan iman, hukum, dan tanggung jawab dapat menjadi jalan pengabdian.
Semoga Allah menjauhkan negeri kita dari korupsi, pengkhianatan amanah, fitnah, dan penyalahgunaan kekuasaan.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ.
اللَّهُمَّ أَصْلِحْ وُلَاةَ أُمُورِنَا، وَارْزُقْهُمُ الْعَدْلَ وَالْأَمَانَةَ وَالْحِكْمَةَ، وَجَنِّبْهُمُ الظُّلْمَ وَالْفَسَادَ وَالْخِيَانَةَ.
اللَّهُمَّ احْفَظْ بِلَادَنَا إِنْدُونِيسِيَا مِنَ الْفِتَنِ وَالْمِحَنِ، وَاجْعَلْهَا بَلَدًا آمِنًا مُطْمَئِنًّا، يَسُودُهُ الْعَدْلُ وَالسَّلَامُ وَالْوِئَامُ.
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
عِبَادَ اللّٰهِ، إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
فَاذْكُرُوا اللّٰهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَلَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ، وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.
أَقِمِ الصَّلَاةَ.
Catatan sumber: Bagian peristiwa politik dan hukum disusun berdasarkan keterangan resmi MPR RI, Sekretariat Presiden, dan pemberitaan ANTARA tertanggal 12 November 2026. Pengunduran diri merupakan peristiwa ketatanegaraan, sedangkan perkara penyadapan masih berupa proses hukum terhadap tersangka. Keduanya tidak dinyatakan sebagai bukti tindak pidana makar.