 |
Oleh: Duski Samad
Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang
Krisis Makna di Tengah Kemajuan
Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi telah memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia. Dunia semakin dekat, informasi bergerak cepat, dan batas-batas geografis semakin terbuka. Namun, kemajuan material tersebut tidak selalu berjalan seiring dengan kedalaman spiritual. Manusia modern justru semakin sering berhadapan dengan kehampaan batin, keterasingan, kecemasan eksistensial, konflik identitas, dan kehilangan makna hidup.
Agama secara ideal diharapkan menjadi sumber kedamaian, kasih sayang, kebebasan batin, dan persaudaraan kemanusiaan. Namun, dalam realitasnya, agama tidak jarang dipersempit menjadi identitas formal, simbol kelompok, alat pembenaran politik, dan pembatas hubungan antarmanusia. Ketika agama lebih banyak dibicarakan sebagai identitas daripada dihayati sebagai pengalaman batin, manusia dapat terlihat semakin religius secara lahiriah, tetapi belum tentu semakin matang secara spiritual.
Di sinilah pemikiran Kahlil Gibran dalam prosa An-Nabi menemukan relevansinya. Gibran tidak menempatkan agama sebagai sekadar kumpulan aturan dan identitas kelembagaan. Agama dipandang sebagai pengalaman spiritual yang mempertemukan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, alam semesta, dan kedalaman dirinya sendiri.
Dari Formalitas Menuju Penghayatan
Agama memiliki dimensi lahiriah dan batiniah. Dimensi lahiriah mencakup akidah, ajaran, hukum, ritual, lembaga, dan kehidupan sosial umat beragama. Dimensi batiniah berhubungan dengan iman, cinta, ketulusan, kesadaran, serta pengalaman manusia di hadapan Tuhan.
Keduanya tidak semestinya dipertentangkan. Ritual tanpa penghayatan berisiko menjadi gerakan tanpa jiwa. Sebaliknya, pengalaman spiritual tanpa pedoman dapat kehilangan arah dan ukuran kebenaran. Agama yang utuh harus menyatukan kepatuhan lahiriah dengan kedalaman batiniah.
Persoalan muncul ketika manusia berhenti pada formalitas. Shalat dikerjakan, tetapi tidak melahirkan ketenangan, kerendahan hati, dan akhlak sosial. Simbol agama digunakan, tetapi kebencian, kesombongan, ketidakadilan, dan diskriminasi tetap dipelihara. Identitas keagamaan diperkuat, tetapi kepekaan terhadap penderitaan manusia justru melemah.
Kritik terhadap formalisme agama bukanlah penolakan terhadap syariat, ritual, atau lembaga keagamaan. Kritik tersebut merupakan ajakan mengembalikan jiwa ke dalam bentuk-bentuk keberagamaan. Syariat harus dihayati sebagai jalan pembentukan manusia, bukan sekadar tanda pembeda dan kebanggaan kelompok.
Kurikulum Cinta dan Ruang Perenungan Spiritual
Menteri Agama Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar, M.A. memperkenalkan Kurikulum Berbasis Cinta sebagai bagian dari reorientasi pendidikan keagamaan. Kurikulum ini mengembangkan cinta kepada Tuhan, manusia, ilmu pengetahuan, lingkungan, serta bangsa dan negara. Kebijakan tersebut lahir dari kegelisahan terhadap krisis kemanusiaan dan kebutuhan menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan akal, tetapi juga memperhalus hati.
Dalam sejumlah kesempatan, Menteri Agama juga memberikan ruang untuk hening, refleksi, dan perenungan spiritual. Keheningan dipandang sebagai kesempatan mendengarkan suara batin, menata pikiran, serta merawat kebijaksanaan dan kasih sayang di tengah kebisingan kehidupan modern.
Mengapa perenungan itu diperlukan setiap kali seorang pemimpin berbicara tentang agama?
Sebab masalah keberagamaan kita bukan semata-mata kekurangan ceramah, aturan, dan pengetahuan. Kita justru hidup dalam kelimpahan kata-kata keagamaan, tetapi sering kekurangan waktu untuk mendengarkan suara hati. Banyak orang mampu berbicara tentang Tuhan, tetapi belum tentu bersedia berdiam diri di hadapan-Nya. Banyak orang mengetahui hukum, tetapi tidak memberikan ruang kepada hati nurani untuk menguji kejujuran tindakannya.
Keheningan bukan kekosongan. Keheningan adalah ruang evaluasi diri. Di dalam keheningan, manusia berhenti menyalahkan pihak lain dan mulai bertanya kepada dirinya: apakah ilmu telah menjadi akhlak, apakah ibadah telah menjadi integritas, dan apakah kekuasaan telah dijalankan sebagai amanah?
Kurikulum Cinta dan perenungan spiritual menjadi penting karena pendidikan agama tidak cukup menghasilkan manusia yang pandai menghafal doktrin. Pendidikan agama harus melahirkan manusia yang mampu mencintai kebenaran, membenci kezaliman, menjaga kehidupan, dan menghormati martabat sesama.
Namun, cinta tidak boleh direduksi menjadi kelembutan tanpa ketegasan. Cinta kepada manusia menuntut keberanian melawan korupsi, penindasan, manipulasi agama, serta penyalahgunaan kekuasaan. Cinta yang tidak membela keadilan mudah berubah menjadi slogan sentimental.
Spiritualitas dalam An-Nabi
Kajian terhadap An-Nabi menunjukkan bahwa spiritualitas Gibran tidak hadir sebagai sistem dogma yang tertutup. Spiritualitas itu tampil sebagai pengalaman batin yang universal, inklusif, dan transenden. Manusia ditempatkan sebagai makhluk yang sedang melakukan perjalanan dari keterikatan material menuju kesadaran yang lebih tinggi.
Simbol-simbol alam seperti laut, sungai, gunung, biji-bijian, langit, dan angin bukan sekadar unsur estetika. Simbol tersebut mengandung makna mengenai asal-usul, pertumbuhan, perjalanan, pelepasan, dan kepulangan manusia. Alam menjadi bahasa spiritual yang menghubungkan manusia dengan Yang Transenden.
Universalitas spiritual tidak berarti menyamakan semua agama atau menghapus perbedaan teologis. Setiap agama mempunyai akidah, kitab suci, syariat, dan tradisinya sendiri. Universalitas terletak pada pengakuan bahwa manusia sama-sama memiliki kerinduan kepada Yang Ilahi serta kebutuhan terhadap makna, cinta, kedamaian, keadilan, dan keselamatan.
Agama Formal dan Korupsi yang Berulang
Bertubi-tubinya operasi tangkap tangan menunjukkan bahwa korupsi belum dapat dihentikan hanya dengan penegakan hukum. Pada pertengahan September 2026, KPK mengonfirmasi telah melakukan OTT ke-20 sepanjang tahun tersebut. Data itu memperlihatkan bahwa korupsi bukan penyimpangan yang berdiri sendiri, melainkan masalah sistem, mentalitas, kesempatan, dan kegagalan pembentukan integritas.
Dalam kasus tertentu, muncul informasi atau pembelaan bahwa sebagian uang yang dipersoalkan akan digunakan untuk organisasi kemasyarakatan atau organisasi ulama. Informasi semacam itu tetap harus menunggu pembuktian dan keterangan resmi aparat penegak hukum. Namun, jika benar, persoalan moralnya justru semakin serius.
Apakah tujuan sosial atau keagamaan dapat menyucikan sumber harta yang diperoleh secara melawan hukum? Apakah uang yang berasal dari suap, pemerasan, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang menjadi halal setelah disumbangkan kepada organisasi keagamaan?
Jawabannya tegas: tidak.
Tujuan yang tampak baik tidak membenarkan cara yang buruk. Dana untuk kegiatan sosial, rumah ibadah, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga ulama tidak boleh berasal dari perampasan hak publik. Amal tidak dapat dibangun di atas kezaliman. Kebaikan yang dibiayai dengan keburukan bukanlah kebaikan yang utuh, melainkan manipulasi moral.
Fenomena ini dapat menunjukkan lemahnya internalisasi agama formal. Pengetahuan tentang halal dan haram mungkin ada, ritual mungkin dijalankan, serta relasi dengan tokoh agama mungkin dipelihara, tetapi nilai agama tidak mengendalikan keputusan ketika berhadapan dengan uang dan kekuasaan.
Namun, kegagalan tersebut tidak hanya disebabkan oleh “terlalu formalnya” agama. Ia juga dapat lahir dari spiritualitas yang kehilangan disiplin syariat dan etika. Spiritualitas kemudian digunakan sebagai bahasa pembenaran: pelaku merasa dekat dengan ulama, rajin berdonasi, membantu organisasi keagamaan, atau mempunyai niat sosial sehingga pelanggarannya dianggap dapat dimaklumi.
Di sinilah ulama harus menjaga independensi moral. Ulama tidak boleh menjadi tempat pencucian legitimasi bagi kekuasaan dan kekayaan. Kedekatan dengan pemberi dana tidak boleh menghilangkan keberanian mengatakan yang benar. Tugas ulama bukan memberi pembenaran spiritual kepada pelanggaran, tetapi menjaga umat dari kezaliman serta mengingatkan penguasa dan orang kaya tentang pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Agama formal yang hanya mengatur penampilan tanpa membentuk hati memang lemah. Akan tetapi, spiritualitas yang melepaskan diri dari hukum, etika, dan tanggung jawab publik jauh lebih berbahaya karena dapat memberikan rasa suci kepada perilaku yang sebenarnya koruptif.
Umrah, Masjid, dan Amal sebagai Kompensasi Moral
Fenomena lain yang perlu direnungkan ialah kecenderungan sebagian koruptor, pelaku dosa sosial, dan mereka yang hidup dalam kemewahan untuk melakukan umrah berkali-kali, membangun masjid, memberikan sedekah, atau tampil sebagai dermawan.
Apakah fenomena tersebut menunjukkan menguatnya spiritualitas sementara formalitas agama diabaikan?
Belum tentu. Kita tidak berhak menghakimi keikhlasan dan pertobatan seseorang karena batin manusia hanya diketahui Allah. Umrah, pembangunan masjid, dan sedekah adalah ibadah yang mulia apabila dilaksanakan dengan harta halal, niat yang benar, dan disertai perubahan hidup.
Namun, ibadah dapat berubah menjadi kompensasi moral apabila digunakan untuk meredakan rasa bersalah tanpa menghentikan kejahatan, mengembalikan hak orang lain, atau memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan. Seseorang merasa telah “membayar” dosa sosialnya dengan ritual dan donasi, padahal hak publik yang dirampas belum dikembalikan.
Umrah berkali-kali tidak menghapus kewajiban mengembalikan hasil korupsi. Membangun masjid tidak membatalkan pertanggungjawaban pidana. Sedekah tidak menghapus hak rakyat. Kedekatan dengan ulama tidak menggantikan kejujuran. Air mata ketika berdoa tidak cukup apabila tangan masih mengambil sesuatu yang bukan haknya.
Ini bukan tanda menguatnya spiritualitas, melainkan kemungkinan terjadinya pemisahan antara ritual dan moralitas. Ibadah ditempatkan dalam ruang privat, sedangkan korupsi, eksploitasi, dan kemewahan berlebihan ditempatkan seolah-olah di luar penilaian agama. Padahal, dalam Islam, kesalehan ritual dan kesalehan sosial tidak dapat dipisahkan.
Spiritualitas sejati bukan kemampuan memperoleh ketenangan di tengah kekayaan yang bermasalah. Spiritualitas sejati adalah keberanian menghadapi kebenaran, mengakui kesalahan, menghentikan kezaliman, mengembalikan hak, menerima proses hukum, dan melakukan pertobatan yang nyata.
Taubat mempunyai konsekuensi sosial. Dosa yang berkaitan dengan hak manusia tidak selesai hanya dengan istigfar. Hak harus dikembalikan, kerugian harus dipulihkan, dan pihak yang dizalimi harus memperoleh keadilan. Tanpa itu, ibadah berisiko menjadi dekorasi kesalehan.
Kebebasan sebagai Pelepasan Diri
Dalam An-Nabi, kebebasan sejati bukan kehidupan tanpa batas, melainkan pembebasan diri dari ego, keserakahan, ketakutan, materialisme, dan tekanan sosial yang membelenggu jiwa.
Manusia dapat terlihat bebas secara lahiriah, tetapi masih menjadi budak hawa nafsu, kekuasaan, kekayaan, popularitas, dan pengakuan orang lain. Dalam kerangka spiritualitas, kebebasan berarti proses melepaskan ketergantungan batin kepada selain Allah.
Pelepasan tersebut bukan menjauhkan manusia dari kehidupan sosial. Sebaliknya, manusia dibebaskan dari ego agar mampu menjalankan tanggung jawab sosial secara lebih jujur, adil, dan bermakna.
Korupsi pada dasarnya merupakan tanda ketidakbebasan batin. Koruptor bukan manusia merdeka. Ia diperbudak oleh uang, kemewahan, jabatan, keluarga, jaringan politik, dan keinginan mempertahankan citra. Ia mungkin memiliki kekuasaan besar, tetapi kehilangan kekuasaan atas dirinya sendiri.
Shalat sebagai Komunikasi Jiwa
Shalat dalam An-Nabi dipahami sebagai komunikasi jiwa dengan Yang Ilahi, yang lahir dari cinta, kerinduan, kesadaran, dan ketulusan. Pandangan ini relevan untuk mengoreksi kecenderungan menjalankan ibadah sebagai rutinitas tanpa refleksi.
Kritik terhadap shalat yang formalistik bukanlah kritik terhadap kewajiban shalat. Ia merupakan seruan agar tubuh, pikiran, hati, dan perilaku sosial dipersatukan dalam penghambaan kepada Allah.
Kekhusyukan tidak berhenti pada ketenangan ketika berdiri di atas sajadah. Kekhusyukan harus tercermin dalam kejujuran, kasih sayang, kerendahan hati, tanggung jawab, dan penolakan terhadap kezaliman. Jika shalat tidak mencegah seseorang merampas hak publik, yang harus diperiksa bukan perintah shalatnya, melainkan kualitas kesadaran orang yang melaksanakannya.
Agama sebagai Jalan Cinta dan Keadilan
Dalam perspektif Gibran, agama sejati tidak berhenti pada gedung, simbol, gelar, dan identitas komunal. Agama menjadi pengalaman cinta Ilahi dan kesadaran transendental yang menghubungkan manusia dengan Tuhan dan sesamanya.
Namun, cinta tidak boleh dipisahkan dari keadilan. Agama yang hanya berbicara tentang kedamaian tetapi diam terhadap korupsi akan kehilangan fungsi profetiknya. Agama yang mudah memaafkan pelaku berkuasa, tetapi keras terhadap rakyat kecil, sedang mengalami krisis keberpihakan moral.
Agama yang inklusif bukan agama yang permisif. Inklusivitas berarti menghormati martabat semua manusia, membuka ruang dialog, serta bekerja sama dalam kebajikan. Pada saat yang sama, agama harus tegas menolak suap, korupsi, eksploitasi, kekerasan, dan penyalahgunaan simbol-simbol suci.
Keteguhan iman tidak harus menghasilkan kekerasan, sebagaimana keterbukaan tidak harus berakhir pada kehilangan identitas. Cinta dan keadilan harus berjalan bersama. Cinta tanpa keadilan menjadi kelembutan yang membiarkan kejahatan, sedangkan keadilan tanpa cinta dapat berubah menjadi penghukuman yang kehilangan kemanusiaan.
Kematian sebagai Kepulangan dan Pertanggungjawaban
Kematian dalam An-Nabi tidak dipandang sebagai akhir yang sepenuhnya meniadakan kehidupan, tetapi sebagai transformasi eksistensial dan kepulangan kepada sumber kehidupan.
Kesadaran terhadap kematian seharusnya tidak hanya menenangkan manusia, tetapi juga menggugah pertanggungjawaban. Manusia akan meninggalkan jabatan, kekayaan, popularitas, jaringan, dan seluruh kemewahan. Yang dibawa adalah amal dan akibat dari tindakannya.
Oleh karena itu, pemaknaan kematian tidak boleh berhenti pada romantisme spiritual. Kematian adalah peringatan etis. Setiap harta akan ditanya sumber dan penggunaannya. Setiap kekuasaan akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap hak manusia yang dirampas akan menjadi perkara yang tidak selesai hanya dengan seremoni keagamaan.
Mengintegrasikan Formalitas, Spiritualitas, dan Moralitas
Persoalan bangsa ini bukan memilih antara agama formal dan spiritualitas. Keduanya diperlukan, tetapi harus dipersatukan dengan moralitas dan tanggung jawab publik.
Formalitas memberikan bentuk, disiplin, hukum, dan batas. Spiritualitas memberikan jiwa, kesadaran, cinta, dan kedalaman. Moralitas mengubah keduanya menjadi kejujuran, keadilan, keberanian, dan tanggung jawab nyata.
Formalitas tanpa spiritualitas melahirkan ritualisme kering. Spiritualitas tanpa formalitas dapat berubah menjadi pengalaman subjektif tanpa ukuran. Keduanya tanpa moralitas dapat menjadi kesalehan palsu yang nyaman hidup berdampingan dengan korupsi.
Kurikulum Cinta, perenungan spiritual, shalat, umrah, pembangunan masjid, dan kedermawanan baru memiliki makna ketika semuanya melahirkan manusia yang dapat dipercaya. Ukuran keberhasilan agama bukan hanya ramainya rumah ibadah, banyaknya perjalanan umrah, atau besarnya donasi. Ukuran yang lebih mendasar ialah berkurangnya korupsi, tegaknya keadilan, terjaganya amanah, dan meningkatnya kepedulian terhadap mereka yang lemah.
Pada akhirnya, kedalaman agama tidak diukur dari kerasnya identitas yang disuarakan, seringnya perjalanan suci dilakukan, atau besarnya bangunan ibadah yang didirikan. Kedalaman agama terlihat dari sejauh mana manusia semakin dekat kepada Tuhan, semakin jujur terhadap dirinya, semakin adil kepada sesama, dan semakin bertanggung jawab terhadap kehidupan.
Itulah agama yang tidak hanya dipercakapkan, tetapi dialami; tidak hanya ditampilkan, tetapi dihayati; tidak hanya menenangkan hati, tetapi juga membersihkan tangan; tidak hanya membangun rumah ibadah, tetapi juga membangun manusia yang berintegritas. DS@22092026.